Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis menegaskan bahwa perusahaan investasi emas bodong harus bertanggung jawab kepada nasabahnya. Ia mewanti-wanti agar jajaran direksi ini jangan sampai kabur ke luar negeri.

Hal ini terungkap ketika rapat antara Komisi XI, nasabah korban penipuan investasi emas dengan pemerintah dan perusahaan investasi. Hadir dalam rapat, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Halim Alamsyah, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rahmat Waluyanto, Pejabat Eselon II Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Hardiyatmo,

Selain itu, hadir pula Kabareskrim Sutarman, Ketua Dewan Syariah Nasional MUI KH Maaruf Amin, Direktur Utama PT GBI (Gold Bullion Indonesia) Fadli Bin Muhammad, Dewan Pengawas Syariah PT GTIS (Gold Trader Indonesia Syariah) Aziddin.

“Kepada perusahaan investasi masih punya tanggung jawab, jangan sampai mereka kabur ke luar negeri. Supaya hak nasabah tetap terjaga. Bagi kasus individu atau nasabah yang merasa tertipu, pihak kepolisian harus memfasilitasi. Yang kasus perdata, tampaknya harus melalui pengadilan,” jelas Harry saat memimpin rapat di ruang rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I, Selasa (10/09) malam.

Harry menambahkan, pihaknya meminta pihak berwajib untuk mempertimbangkan terkait direksi perusahaan yang melarikan diri. Bahkan, bila perlu pelakunya ditangkap.

“Beberapa orang sudah lari, dan saya tidak tahu apakah bisa menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) atau menjadi buronan internasional? Saya minta itu dipertimbangkan. Khususnya yang sudah kabur ke ujung dunia itu perlu ditangkap,” tegas Politisi Golkar ini.

Sementara itu, Anggota Komisi XI Nusron Wahid meminta BKPM untuk melakukan moratorium pada perizinan bisnis semacam investasi, perdagangan dan sejenisnya. Ia menegaskan BKPM harus memastikan keabsahan perusahaan, agar tidak timbul korban-korban baru.

“Kalau memang masih ada, mau Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang melakukan bisnis ini, dan menjalankan bisnis investasi, tapi menggunakan aktifitas yang ‘nyerempet-nyerempet’ investasi, itu harus dilakukan suspend. Jadi, ini semacam peringatan dan minta dihentikan untuk sementara waktu, sebelum mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang, yaitu OJK,” tegas rekan satu fraksi Harry ini.

Sedangkan, Anggota Komisi XI Arif Budimanta menyatakan harus ada waktu untuk menyelesaikan kasus ini, karena dalam kasus ini ada pihak yang dirugikan. Selain itu, perlu ada evaluasi oleh seluruh pihak yang terkait dengan bisnis investasi ini.

“Harus ada langkah seperti market intelligent. Kita berikan waktu, misalnya satu bulan untuk evaluasi menyeluruh terhadap model investasi seperti ini. Semua jenis bisnis harus dievaluasi oleh seluruh pihak terkait. Terutama yang tergabung dalam Satgas Waspada Investigasi. Jangan sampai nanti muncul lagi masalah seperti ini,” tegas Arif.

Seperti diberitakan sebelumnya, pekan lalu, Komisi XI sudah menerima pengaduan dari perwakilan nasabah korban perusahaan investasi emas. Para nasabah meminta kepada DPR untuk membantu pengembalian investasi mereka. Dalam hal ini, PT GBI melarikan uang nasabah sebesar Rp 1,2 triliun. (sf), foto : iw/parle/hr.